PENGENDALIAN BONUS DEMOGRAFI MELALUI PROGRAM KELUARGA BERENCANA UNTUK MENJAGA FUNGSI PASAR

Jumat, Mei 04, 2012

Baca juga: Pengaruh Pertambahan Penduduk terhadap Kualitas Hidup Manusia,Kehidupan Sosial, Budaya dan Agama

Baca juga: Bonus Demografi Dan Ketenagakerjaan

PENGENDALIAN BONUS DEMOGRAFI MELALUI PROGRAM KELUARGA BERENCANA UNTUK MENJAGA FUNGSI PASAR

       A.    Latar Belakang

Bonus Demografi

       Jumlah penduduk pada suatu wilayah selalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi atau perpindahan penduduk. Perubahan keadaan penduduk tersebut dinamakan Dinamika Penduduk. Dinamika atau perubahan penduduk cenderung kepada pertumbuhan yang merupakan perkembangan jumlah penduduk suatu wilayah atau daerah. Hal ini dapat menyebabkan wilayah atau daerah tersebut mengalami “Bonus Demografi”. Kondisi ini memberikan keuntungan ekonomi berupa ledakan jumlah penduduk usia kerja, terutama angkatan kerja muda. Namun di era globalisasi saat ini kemajuan teknologi tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang ada di suatu wilayah.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga BerencanaNasional (BKKBN) Fasli Jalal mengatakan bahwa, problematika kependudukan di Tanah Air kian memprihatinkan karena jumlahnya yang teramat tinggi tanpa diimbangi oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai. Selain itu kualitas sumber daya manusia yang ada di wilayah Indonesia yang masih rendah sebagaimana yang ditunjukkan oleh indeks pembangunan manusia di wilayah Indonesia yang menempati urutan ke-124 dari 182 negara. Jika tidak ditanggulangi, maka diperkirakan jumlah penduduk di Indonesia akan mencapai 321 juta jiwa pada tahun 2025.

Pertumbuhan penduduk yang menyebabkan terjadinya perubahan di suatu wilayah merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari sepanjang waktu. Dampak positif sekaligus negatif akan timbul akibat dari pertumbuhan penduduk. Dari sisi positif pertambahan penduduk, apalagi jika diikuti dengan sumber daya manusia yang baik maka akan menjadi modal utama dalam pembangunan suatu wilayah. Pada sisi lain dampak negatifnya yaitu akan terjadi permintaan layanan sosial dan ekonomi untuk memenuhi hak-hak tiap penduduk di suatu wilayah. Dan juga pertambahan penduduk akan meningkat jika tingkat upah tinggi dari pada tingkat upah substansi, sehingga penduduk dapat dengan mudah melaksanakan perkawinan karena mereka merasa sudah mempunyai penghasilan yang tetap dari hasil upah kerjanya.

Program Keluarga Berencan (KB) yang diusulkan oleh Badan BKKBN pada tahun 1957 merupakn solusi yang dapat mengatasi jumlah pertumbuhan penduduk di suatu wilayah, dengan cara membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objektif tertentu, untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan,mengontrol waktu pada saat kelahiran. Program Keluarga Berencana merupakan bentuk pengendalian penduduk untuk mencegah tingginya tingkat pengangguran dan benyaknya anak-anak terlantar karena hasil hubungan yang tidak bertanggungjawab. Pelaksanaan program Keluarga Berencana yang berkualitas akan mencapai tujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.

Melihat fenomena di atas maka saya kemudian tertarik untuk mengambil tema tentang “pengendalian bonus demografi melalui program kelurga berencana untuk menjaga fungsi pasar”.
   

           A.   Kerangka Teori

Robert Solow dari MIT dan Trevor Swan dari Australian National University secara sendiri-sendiri telah mengembangkan model pertumbuhan ekonomi yang sekarang sering disebut dengan nama  model pertumbuhan Neo-Klasik. Seperti halnya dengan model pertumbuhan ekonomi lainnya, model Solow-Swan memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi.

Menurut teori pertumbuhan neoklasik, pertumbuhan output selalu bersumber dari     satu atau lebih dari tiga faktor yakni kenaikan kualitas dan kuantitas angkatan kerja, penambahan modal (tabungan dan investasi), dan penyempurnaan teknologi .Salah satu ekonomi yang mengembangkan teori ini adalah Robert Solow. Robert Solow menekankan perhatiannya pada pertumbuhan output yang akan terjadi atas hasil kerja dua faktor input utama, yaitu modal dan angkatan kerja. Model yang dikembangkan oleh Robert Solow ini kemudian dikenal dengan nama model Neoklasik Solow. 

Pada model Neoklasik Solow diasumsikan bahwa angkatan kerja mengikuti model pertumbuhan eksponensial dengan laju yang konstan . Asumsi yang digunakan dalam model Solow ini tidak realistis, karena model eksponensial tidak memuat penurunan pertumbuhan sebagai akibat dari persaingan untuk sumber daya lingkungan seperti habitat dan makanan. Untuk itu dilakukan modifikasi dari model Neoklasik Solow berdasarkan model pertumbuhan yang lebih realistis yaitu model pertumbuhan logistik.

Pertumbuhan ekonomi di wilayah dipengaruhi oleh beberapa komponen diantaranya adalah komponen investasi dan tenaga kerja. Secara umum perkembangan nilai investasi jumlah tenga kerja di wilayah Indonesia telah mengalami perkembangan yang fluktuatif namun menunjukkan tren yang positif. Kepentingan nasional tersebut harus melindungi kepentingan negara karena kemauan negara adalah kemauan publik. Tidak hnya itu,perkembangan kebutuhan masyarakat sangat mempengaruhi pertumbuhan hukum di dalam masyaraka

            B.     Pembahasan

Jumlah penduduk di setiap wilayah sangat beragam dan bertambah dengan laju pertumbuhan yang beragam pula. Bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan periode 1999-2000, maka terlihat bahwa laju pertumbuhan dibeberapa wilayah ada yang meningkat pesat. Pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan meningkatnya permintaan layanan sosial dan ekonomi untuk memenuhi hak-hak dasar penduduk yang jumlahnya kian meningkat dan dapat menyebabkan bertambahnya angka kemiskinan dan pengangguran.

Bertambahnya jumlah penduduk secara otomatis akan bertambah pula kebutuhan akan pembangunan pemukiman dan pembangunan sarana-sarana lainnya untuk kepentingan penduduk, dan dampaknya dapat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk dengan terjadinya banyak pengangguran dan kemiskinan.

Data hasil Sensus Penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk wilayah Indonesia telah mencapai sekitar 237.641.326 jiwa. Sebesar 49,79 persennya merupakan penduduk yang menempati daerah perkotaan, sementara sisanya, yakni 50,21 persen merupakan penduduk perdesaan. Berdasarkan data resmi yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyebutkan bahwa kepadatan penduduk per wilayah (kilometer persegi) tahun 2010 mencapai 131,00. Artinya setiap 1 area seluas 1 kilometer persegi dihuni oleh sebanyak 131 penduduk. Angka tersebut ternyata mengalami kenaikan pada tahun 2012 menjadi 135.

Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk terlihat mengalami peningkatan yang positif. Tahun 2013, penduduk Indonesia telah naik sebesar 1,41 persen dari tahun 2012. Pertumbuhan penduduk memang terus meningkat, tetapi cenderung konstan dengan angka laju pertumbuhan sekitar 1 persen. Inilah buah prestasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bagi Indonesia. Dimulai dari sekitar tahun 1970-an, BKKBN hadir sebagai satu – satunya lembaga negara yang secara konsisten dan intensif menggalakkan program – program penekanan jumlah penduduk di Indonesia atau yang disebut Keluarga Berencana (KB).

Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dapat diatasi dengan menggunakan hukum. Salah satu pengaturan hukum yang telah diterapakan adalah hukum melalui program Keluarga Berencana seperti peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2010 tentang BKKBN, Undang-Undang Nomor 36 tentang kesehatan tahun 2009 antara lain mengatur hak reproduksi dan KB, yang jika dilihat pada saat ini sudah berjalan sesuai dengan tujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Dan tinggi rendahnya status sosial dan keadaan ekonomi penduduk di suatu wilayah akan mempengaruhi perkembangan dan kemajuan program KB di suatu wilayah, dan kemajuan program KB tidak bisa lepas dari tingkat ekonomi suatu wilayah.

           C.     Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di suatu wilayah atau daerah akan terus mengalami peningkatan. Pertambahan jumlah penduduk dapat menyebabkan bertambahnya kebutuhan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dapat dilakukan dengan cara membuat peraturan hukum untuk menahan pertumbuhan penduduk. Dengan mengikuti atau menaati aturan hukum maka akan mengubah perilaku masyarakat suatu wilayah.

GRAFIK

• 
• 
• 
• 

             D.    Daftar Pustaka

1.      Buku

 Kesrepso 1997, Mengatasi Jumlah Perkembangan Penduduk. Renikacipta

                           Bandung

 Dewa Gede Wirasatya P, 2010, Catatan Perkuliahan Sosiologi Hukum

                           Prof. Sitha

 Hanafi Hartanto, 2004, pengaruh KB dalam mengatasi jumlah penduduk

                           Rajagafinda, Jakarta.

2.        Internet

                  http/www. Google.com

Thanks to : Irfan From Sma Neg 1 Polewali

Kependudukan , BKKBN , Bonus , Demografi , Ketenagakerjaan

Buruan Pasang Iklan Anda Di DHE Dengan Harga Yang Terjangkau.Pajang bisnis online anda di DHE dan dapatkan keuntungan yang lebih dari penjualan produk bisnis anda.

Buruan Pasang Iklan Anda Di DHE Dengan Harga Yang Terjangkau.Pajang bisnis online anda di DHE dan dapatkan keuntungan yang lebih dari penjualan produk bisnis anda.